Upnews.id, Sangatta – Sikap politik DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kutai Timur, pada Pemerintahan Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang, akhirnya terjawab. Partai berlambang Ka’bah ini menyatakan akan mengambil sikap mendukung, jika itu untuk kepentingan umat dan realisasi nyata di lapangan. Namun jika tidak, maka Partai pemenang Pileg 2019 lalu ini akan mengambil sikap politik oposisi. Hal ini di sampaikan oleh PLT Ketua DPC PPP Kutim, H.Irdiansyah saat ditemui di Sekretariatan DPC PPP Kutim (11/03/2021)
Irdiansyah mengatakan, sikap yang diambil oleh partai Islam ini sebagai representasi partai yang memperjuangkan umat dan masyarakat Kutai Timur, dari berbagai golongan. Meskipun sikap PPP berada diluar Pemerintahan, namun H. Wewe (Sapaan akrab H. Irdiansyah) menegaskan bahwa PPP Kutim bisa saja mendukung program pemerintah jika sesuai dengan garis perjuangan PPP Kutim, yaitu kemaslahatan umat dari semua golongan. Begitu juga sebaliknya, partai dengan 9 kursi di DPRD Kutim ini akan mengkritik kebijakan pemerintah yang berlawanan dengan kehendak masyarakat.
“Posisi kami tetap berada diluar pemerintahan, dan tetap membangun Kutai Timur. Tapi jika Pemerintahan ini mengedepankan kepentingan masyarakat akan kami dukung. Sebaliknya, jika tidak maka akan kami kritisi kebijakan pemerintahan ini. Kami tidak mau menjadi partai Politik yang berprinsip asal Bupati senang, atau asal Pemerintah senang,” jelas Iridiansyah.
H. Wewe mengakui, posisi politik yang diambil ini memang berbeda dengan posisi politik pada periode lalu yang berada dalam Pemerintahan ISMU-KB. Terlebih partai berlambang Ka’bah ini merupakan partai perolehan suara terbanyak pada Pileg dengan 39.532, sehingga menempatkan partai ini sebagai pemilik kursi mayoritas di DPRD Kutai Timur.
Pernyataan politik Irdiansyah selaku PLT Ketua DPC PPP Kutai Timur ini, sebagai sebuah pesan politik yang mengisyaratkan kepada Pemerintahan yang baru berkuasa di Kabupaten emas hitam ini sebagai politik pengawasan. “Kita semua punya tujuan yang sama untuk memajukan daerah ini, namun kemajuan suatu Pemerintahan harus tetap di awasi agar tidak menabrak aturan-aturan yang ada,” tambahnya.
Dirinya mengingatkan kepada pengurus dan kader DPC PPP Kutai Timur, serta perwakilan PPP di DPRD Kutai Timur untuk tidak berkecil hati dengan posisi pihak yang kalah di Pilkada Kutai Timur tahun 2020 lalu, Terlebih bagi Fraksi PPP di DPRD Kutai Timur untuk tetap menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mengawasi eksekutif. Ditambahkannya, PPP Kutai Timur ibarat penguasa Hijaz, Syarif Hussein yang menjaga marwah kesucian Ka’bah dan kedepannya bisa saja menjadi partai pemenang dimasa datang. (Ck)
