Pandangan Umum PDI-P Terhadap RPJMD Kutim (1) : Tapal Batas Yang Tak Kunjung Tuntas
Upnews.id, Sangatta – Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD Kutai Timur. Terhadap nota pengantar Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2021-2026.
Pandangan Umum yang dibacakan oleh Yusuf T. Silambi pada Rapat Paripurna ke-8 itu, Fraksi PDI-P mengharapkan agar penyusunan RPJMD 5 tahun kedepan itu, Pemerintah betul-betul melakukan inventarisasi potensi dan aset real yang dimiliki oleh Kutai Timur.
“Bukan laporan atau data “Asal Bapak Senang” sehingga perencanaan pembangunan tepat sasaran sesuai dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati.” Pintanya.
Dengan luas wilayah Kutim mencapai 35.747,50 Km², Fraksi PDI-P menilai banyak persoalan yang harus masuk dalam rencana pembangunan daerah 5 tahun kedepan. Seperti persoalan Geografi Kutai Timur yang berbatasan langsung dengan beberapa Kabupaten/Kota di Kaltim yang belum tuntas.
Pandangan Umum PDI-P Terhadap RPJMD Kutim (4) : Sektor Lingkungan Hidup Menjadi PR Besar Pemerintah
“Beberapa hal yang yang harus diperhatikan hingga sampai saat ini batas wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan Kabupaten Berau, Bontang dan Kukar terdapat status batas wilayah yang masih peta indikatif dan belum defenitif yang dapat menimbulkan masalah dalam proses perencanaan pembangunan yang akan kita lakukan baik di wilayah daratan maupun laut Kabupaten Kutai Timur,” jelas Yusuf Silambi dari atas podium ruang sidang paripurna pada Rabu (21/04/2021).
Dengan luasan wilayah yang cukup besar itu, Anggota DPRD Kutim dari PDI-P mengharapkan, ada sinergisitas pembangunan yang mengarah pada pemenuhan insfrakstruktur yang sesuai dengan potensi disetiap Desa dalam Kecamatan. Hal itu agar Desa dapat turut serta mendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membantu kemandirian dalam keuangan daerah. Dimana saat ini potensi Desa dirasa belum dimaksimalkan sebagai kebutuhan dalam membangun Kutai Timur. (nz)
